Gaji dan Tunjangan PNS Digabung

Kaltim.info - Pemerintah akan menggabung pembeyaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan aturan baru tentang pejabat sipil. Pola tersebut sebagai tindak lanjut dari penghapusan eselonisasi dan perbanyak jabatan fungsional.

Wakil Ketua Tim Independen Komite Reformasi Birokrasi Sofian Effendi mengatakan, pembayaran gaji yang disatukan dengan tunjangan ini seperti halnya pembayaran gaji yang dilakukan perusahaan swasta.  “Gaji dan Tunjangan di bayarkan secara bersamaan  pada tanggal gajian yang sudah  ditentukan dalam satu rekening pegawai saja. “katanya saat dihubungi KORANSINDO kemarin.

Menurut Sofian, besaran tunjangan juga akan di revisi, tunjangan kinerja yang di dapat hanya sebesar 10-15% dari gaji yang di dapat. Tetapi, besaraanya sendiri akan ditentukan sesuai golongan dan jabatan. Karena itu, tunjangan seorang direktur jendral tetap akan berbeda  dengan staf di bawahnya. “ Prinsipnya, tunjangan dan gaji tidak akan diberikan dengan nominal yang lebih rendah dari sekarang, “Katanya.

Mantan Rektor UGM ini menambahkan, sesuai dengan semangat RUU ASN, tunjangan kinerja di area pemerintah pusat akan disamakan. Dia menggambarkan , saat ini tunjangan kinerja tertinggi berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meskipun beban tanggung jawab mengelola birokrasi juga sama beratnya dengan instansi dipusat lainya. Oleh karena itu, akan ada batas tertinggi dan terendah dalam pemberian tunjangan kinerja sehingga tidak akan menimbulkan kecemburuan di lingkungan birokrat.

Dia menambahkan, perbedaan tunjangan kinerja hanya akan berlaku di daerah, besarannya akan disesuaikan dengan kemahalan biaya hidup di suatu daerah, “Tingkat kemahalan antara. Jakarta dan Papua kan berbeda, maka kami bedakan tunjangan yang di dapat, “Ujarnya.

Dia mengatakan penggabungan pembayaran gaji dan tunjangan ini menyesuaikan  penghapusan  istilah eselonisasi khususnya di pejabat eselon III dan IV. Meski tidak memakai eselon, pembayaran gaji dan tunjangan disesuaiakan dengan beban kerja mereka.

Dia menambahkan, jabatan eselon III dan IV sebenarnya tidak dihapus, Cuma istilahnya saja. Menurutnya, istilah eselon hanya untuk penetapan tunjangan struktur saja. Nantinya, nomenklatur jabatan yang akan diguakan adalah sekretaris jenderal, direktur jenderal, direktur, assisten deputi atau kepala biro, kepala bagian, kepala seksi, dana kelapa subbagian.

Jadi jabatan tetap ada hanya istilah eselon yang dihapus karena nanati gaji pegawai akan disatukan. Bukan seperti sekarang, banyak embel-embel, “imbuhnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, pihaknya lebih senang apabila  tunjangan profesi di bayar setiap bulan melalui gaji, selain efektif juga lebih transparan.

Menurut dia, dengan data rekening di bank, tunjangan profesi dapat dengan mudah di verifikasi, apakah sudah tepat sasaran dan tepat jumlah. Namun, pembayaran tunjangan profesi melalui gaji dapat terlaksana apabila sudah ada pendapatan yang bagus mengenai persyaratan 24 jam mengajar.

Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menyatakan, pemerintah dengan DPR berpikir selaras bahwa gaji dan tunjangan memang perlu disatukan. DPR menyetujui hal ini dengan  melihat fakta pembayaran  tunjangan guru yang selalu telat ketika dibayarkan oleh daerah dan juga saat kewenangan pembayarannya sudah diambil alih pemerintah pusat.

Hakam menjelaskan, penggabungan pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan untuk  memangkas permainan sehingga banyak pembayaran yang telat atau salah sasaran. Menurut  dia, besaran tunjangan yang diberikan memang harus sesuai dengan beban kerja.

(Sumber : Koransindo)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3.739 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>