Konsep Dasar Evaluasi Kelembagaan

Kaltim.info - Evaluasi pada hakekatnya merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen tertentu untuk menghasilkan kesimpulan berupa perbandingan antara kondisi nyata dengan tolok ukur atau kondisi yang diinginkan. Dengan kata lain, evaluasi adalah suatu kegiatan yang mengukur dan memberi nilai secara obyektif dan valid, dimana seberapa besar manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari obyek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien.Evaluasi merupakan sebuah proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat-saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan ketika sebuah kegiatan selesai, dimana kegunaannya adalah untuk menilai/menganalisa apakah keluaran, hasil ataupun dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah selesai dengan yang diinginkan.

Evaluasi kelembagaan adalah sebuah proses yang tidak berdiri sendiri, namun mencerminkan aktivitas manajerial yang terkait dengan aspek perencanaan dan pembentukan kelembagaan tersebut. Dengan demikian, evaluasi kelembagaan adalah bagian tidak terpisahkan dari pengembangan organisasi (organization development). Oleh karena evaluasi kelembagaan bukan suatu kegiatan yang terpisah dari fungsi manejerial lainnya, maka evaluasi haruslah dilakukan secara sistematik meliputi aspek, input, proses dan output dalam penataan kelembagaan.

Selain itu, evaluasi sebaiknya bersifat gradual atau incremental, dan tidak radikal. Artinya, evaluasi kelembagaan tidak dimaksudkan untuk merombak secara menyeluruh susunan OPD dan/atau SKPD yang telah tersusun berdasarkan PP No. 41/2007, namun lebih banyak untuk melihat permasalahan yang dihadapi semenjak terbentuknya OPD dan/atau SKPD, sehingga dapat dirumuskan upaya yang lebih tepat untuk mengatasinya. Adapun tujuan utama dari evaluasi secara gradual tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai sebuah proses organization development dalam rangka penguatan organisasi, maka evaluasi kelembagaan dapat menghasilkan kemungkinan kesimpulan, misalnya apakah sebuah satuan kerja sudah menunjukkan efisiensi atau belum, apakah struktur yang terbentuk sudah memadai atau belum, dan seterusnya. Terhadap kemungkinan kesimpulan tersebut, dapat diajukan beberapa kemungkinan rekomendasi antara lain:

  • Penyesuaian struktur organisasi, baik berupa: 1) penambahan struktur baru dalam perangkat daerah yang sama; 2) peningkatan unit kerja tertentu dalam satu jenjang eselon yang lebih tinggi; 3) pembentukan perangkat baru; 4) penggabungan perangkat yang memiliki kesamaan urusan dengan beban kerja yang relatif rendah; serta 5) penghapusan unit kerja / satuan kerja yang tidak efektif.
  • Penyesuaian kewenangan, dapat berupa: 1) penambahan urusan baru; 2) reklasifikasi urusan kedalam wadah kelembagaan tertentu; 3) pengurangan atau pemencaran urusan bagi satuan kerja yang memiliki beben kerja sangat berat.
  • Penataan mekanisme dan tata laksana kerja, dapat berupa: 1) penambahan uraian tugas / job description pada unit kerja yang sudah ada; 2) penerbitan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang ‚ÄúPedoman tata cara & mekanisme koordinasi, perencanaan program, fasilitasi, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan”.
  • Penguatan kapasitas institusional, misalnya berupa: 1) pemberian asistensi secara intensif dalam kurun waktu tertentu. Asistensi bisa diberikan oleh unit pemerintah yang lebih tinggi (provinsi untuk kabupaten/kota, atau instansi pusat untuk provinsi), institusi yang kompeten di bidang manajemen pemerintahan, atau tim khusus yang dibentuk untuk itu; 2) penyusunan / penetapan instrumen pembinaan kepegawaian seperti standarisasi kompetensi, pola dan jenjang karir pegawai, standarisasi kinerja dan insentif berbasis kinerja, dan sebagainya.

Evaluasi kelembagaan ini pada dasarnya ditujukan untuk melihat bekerjanya struktur organisasi. Dengan kata lain, evaluasi kelembagaan pemerintah pada tahap ini hanya dibatasi pada dimensi-dimensi struktur organisasi, yaitu a) dimensi kompleksitas, ditandai dengan hierarkhi kewenangan yang ketat, b) dimensi formalisasi, penataan ditunjukkan dengan aturan-aturan baku dan kaku yang lebih mengedepankan proses ketimbang hasil, dan c) dimensi sentralisasi, dalam pengambilan keputusan cenderung berada pada pusat kekuasaan.

(Sumber : Lampiran Pergub 38/2010)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

3.785 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>