Mendagri : Ikut Pilkada, Sekda Harus Mundur

kaltim.info – Setiap sekretaris daerah (sekda) yang hendak mengikuti Pilkada 2018 harus mundur dari jabatannya.Para abdi negara itu harus memiliki kesadaran dan keberanian meski aturan membolehkan mereka tetap berdinas karena belum ditetapkan KPU sebagai calon resmi.

“Sekda yang hendak maju dalam Pemilihan Kepala Dae­rah 2018 harus mundur dari jabatannya. Mundur dong sekarang juga. Kalau enggak (mundur), bagaimana dia sibuk pasang-pasang baliho di mana-mana,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Bandung, kemarin.

Tjahjo tidak percaya jika ada seorang sekda yang mengklaim tetap bisa menjalankan tugas dengan baik meski di sisi lain tengah mempersiapkan diri sebagai calon kepala daerah. “Kalau mengatakan ‘saya bisa bagi tugas.’ Omong kosong bisa,” tegasnya.

Oleh karena itu, Tjahjo kembali meminta setiap sekda yang maju pilkada harus berani dan jantan melepas jabatan tersebut.“Memang aturannya setelah nyalon (ditetapkan KPU) harus mundur. Tapi harus gentle dong, harus ada political will,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan tugas sekda hanya melaksanakan fungsi administrasi pemerintah daerah, sedangkan gubernur/wakil gubernur itu jabatan politis. “Kalau sekda ikut-ikut­an, ya, tata kelola pemerintah bubar,” katanya.

Dia menegaskan kepala daerah bisa mengajukan pergantian sekda jika sudah terganggu oleh aktivitas pencalonan. Tata kelola pemerintahan bisa terhambat nantinya.

Dalam konteks ini, Sekda Provinsi Jabar Iwa Karniwa dan Sekda Kota Bandung Yossi Irianto telah menyatakan diri untuk maju pada Pilkada 2018. Iwa sudah mendaftar melalui PDIP dan Yossi melangkah lewat jalur Demokrat.

Sementara itu, KPU akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Rumah Pintar Pemilu (RPP) se-Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, 24-26 Agustus 2017.

Ketua KPUD Sulteng Sahran Raden mengaku hal itu dilakukan KPU dalam rangka optimalisasi program kegiatan RPP dan manfaat keberadaan RPP pada KPU Provinsi dan KPUD kabupaten/kota, yang merupakan salah satu pusat pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Kegiatan ini akan diikuti 34 provinsi dan 21 kabupaten/kota,” tuturnya.

(Sumber : otda.kemendagri.go.id)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

www.000webhost.com