« 1 2 3 4 5 6 »

Reformasi Dibajak Bandit Politik

Posted by & filed under .

Kaltim.info - Para aktivis era 1998 merasakan rezim Reformasi yang pernah mereka perjuangkan tidak banyak membawa perubahan dari zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Menurut aktivis 98, Masinton Pasaribu, salah satu hasil reformasi adalah munculnya money politic yang disebutnya dilakukan oleh para bandit politik yang melakukan segala cara untuk bisa memasuki kancah politik.

Rapat Koordinasi Regional Bidang Organisasi & Kepegawaian se Kalimantan Timur

Posted by & filed under .

Kaltim.info - Sesuai Surat Bupati Paser Nomor 060/166/Org tanggal 24 Maret 2011 perihal Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian, pelaksanaan Rapat Koordinasi Regional (Rakonreg) Bidang Organisasi dan Kepegawaian se Kalimantan Timur akan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 10 Mei 2011 di Kantor Bupati Paser dengan Tema  “Penguatan Peran Organisasi dan Sumber Daya Aparatur Mendorong Percepatan Reformasi Birokrasi di Daerah”, Nara Sumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara, yang dihadiri oleh Asisten yang membidangi Organisasi dan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi, dan Bagian Kepegawaian se Kalimantan Timur, bagi perserta Kabupaten/Kota dapat menghubungi pihak Panitia Pelaksana Rakonreg Bagian Organisasi Setkab Paser a.n. Ahmad Saudani, HP. 08125434001

Peningkatan Kelas RSKD Atma Husada Mahakam

Posted by & filed under .

Kaltim.info – Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Atma Husada Mahakam berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 231/MENKES/SK/II/2011 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam di Kota Samarinda Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kelasnya meningkat dari RSK tipe B menjadi RSK tipe A, penetapan tersebut terhitung tanggal 2 Februari 2011, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

KPK Paparkan 10 Temuan Pada Pengelolaan Bansos Di Pemda

Posted by & filed under .

Kaltim.info - Sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terhadap kebijakan pengelolaan belanja bantuan sosial (bansos) di pemerintah daerah pada Januari 2011 sampai Maret 2011.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, KPK mendapati 10 temuan pada pengelolaan belanja bansos di pemerintah daerah. Temuan tersebut dibagi ke dalam dua aspek utama, yaitu regulasi (3 temuan) dan tatalaksana (7 temuan).  Ketujuh temuan pada lingkup tata laksana terbagi pada proses penganggaran (2 temuan), penyaluran (2 temuan), serta pertanggungjawaban dan pengawasan (3 temuan).

Staf Khusus Kepala Daerah

Posted by & filed under .

Kaltim.info - Menindaklanjuti usulan dari Bupati/Walikota untuk membentuk Staf Khusus Bupati/Walikota, Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 061/9407/Org tanggal 11 Oktober 2010 tentang Staf Khusus Bupati/Walikota, dalam Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa Staf Khusus hanya untuk Kelembagaan Kepresidenan dan Kementerian, sedangkan untuk Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak memiliki dasar hukum untuk membentuk kelembagaan Staf Khusus Kepala Daerah.