Revisi PP 41 Tahun 2007

Kaltim.info - Revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada prinsipnya disesuaikan dengan draft revisi UU 32 Tahun 2004, dimana draft revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 untuk mengatur dan mempolakan yang berbeda antara Perangkat Provinsi dengan Perangkat Kabupaten/Kota, baik dari segi jenis, jumlah dan tupoksi  masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dimana pembentukan organisasi berdasarkan urusan pemerintahan, yaitu Urusan wajib yang terdiri dari urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar, dan urusan pilihan yang terdiri dari urusan yang berkaitan dengan pengembangan sektor unggulan di daerah. Urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

  1. pendidikan;
  2. kesehatan;
  3. lingkungan hidup;
  4. pekerjaan umum;
  5. ketahanan pangan;
  6. kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. keluarga berencana;
  8. sosial;
  9. tenaga kerja;
  10. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan perlindungan anak.

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

  1. penataan ruang;
  2. pertanahan;
  3. pembangunan daerah;
  4. perhubungan;
  5. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  6. penanaman modal;
  7. perumahan;
  8. kepemudaan dan olah raga;
  9. pemberdayaan masyarakat;
  10. pemberdayaan perempuan;
  11. statistik;
  12. persandian;
  13. kebudayaan;
  14. perpustakaan; dan
  15. kearsipan.
  16. komunikasi dan informatika.

Urusan Pilihan, meliputi :

  1. kelautan dan perikanan;
  2. pariwisata;
  3. pertanian;
  4. kehutanan;
  5. energi dan sumberdaya mineral;
  6. perdagangan;
  7. perindustrian; dan
  8. transmigrasi.

Perangkat Provinsi diperankan sekaligus sebagai perangkat Gubernur (wakil pemerintah) dengan tugas, fungsi dan kewenangan (dwi fungsi) dalam rangka dekonsentrasi, dalam hal ini harus diatur norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaanya, jangan sampai terjadi duplikasi baik pembiayaan maupun pertanggung jawabannya.

Hubungan fungsional antara Satuan Kerja Perangkat Daerah  Provinsi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota harus diatur secara tegas bersifat koordinasi fungsional.

Pembentukan lembaga lain yang diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaanya menjadi beban daerah dan menganggu fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, termasuk masalah tingginya intervensi pemerintah untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kementerian di daerah berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan.

Perlu diakomodasikan kepada daerah untuk dapat berkreasi membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah, misalnya pembentukan BAKORWIL/BAKORDA/Lintas Daerah di Provinsi yang memiliki beban kerja besar.

Sebagai tindak lanjut UU 28 Tahun  2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, untuk Kelembagaan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset di Provinsi, apabila diwadahi dalam satu SKPD, mempunyai beban kerja cukup berat, beberapa pemerintah daerah mengusulkan pemisahan untuk  dapat dibentuk menjadi dua SKPD yaitu Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 156 UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu pengelolaan keuangan dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang dan sekaligus dikaji untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menghapus jabatan eselon terendah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sudah didukung oleh jabatan fungsional.

Hubungan kerja perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan teknis fungsional, pembinaan dan pengendalian serta fasilitasi penataan perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah untuk provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota.

Pemberdayaan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dilaksanakan oleh Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pembentukan dan pola organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan daerah berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi organisasi perangkat daerah Provinsi dan dari gubernur bagi organisasi perangkat daerah kabupaten/kotaPengaturan tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang dibentuk dengan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(Sumber : Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri RI)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

4.065 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>