Staf Khusus Kepala Daerah

Kaltim.info - Menindaklanjuti usulan dari Bupati/Walikota untuk membentuk Staf Khusus Bupati/Walikota, Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 061/9407/Org tanggal 11 Oktober 2010 tentang Staf Khusus Bupati/Walikota, dalam Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa Staf Khusus hanya untuk Kelembagaan Kepresidenan dan Kementerian, sedangkan untuk Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak memiliki dasar hukum untuk membentuk kelembagaan Staf Khusus Kepala Daerah.

Hal tersebut didasari oleh beberapa aturan sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bagian Kesembilan Pasal 120 ayat 2 menyebutkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

  • Sekretariat Daerah;
  • Sekretariat DPRD:
  • Dinas Daerah;
  • Lembaga Teknis Daerah;
  • Kecamatan dan Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Bab IV Pasal 36 dan 37 disebutkan bahwa :

  • Gubernur, Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
  • Staf ahli paling banyak terdiri 5 (lima) staf ahli.
  • Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh gubernur, bupati/walikota dari pegawai negeri sipil.
  • Tugas dan fungsi staf ahli gubernur, bupati/walikota ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
  • Staf ahli gubernur merupakan jabatan struktural eselon IIa, dan staf ahli bupati/walikota merupakan jabatan struktural eselon IIb.
  • Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

Peraturan Presiden RI Nomor 43.A Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor  Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden hanya mengatur tentang Staf Khusus Presiden.

Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Bab IV Pasal 71 s.d 78 mengatur tentang Staf Khusus Menteri.